TERNATE – Pernyataan DPRD Kota Ternate yang meragukan capaian dari program kerja 100 pemerintahan Tauhid-Jasri, dibantah Wali Kota Ternate, karena dalam mendorong capaian 100 hari kerja ini, Pemkot tidak bergantung pada pembiayaan.

Namun ada cara dan teknis untuk digunakan sehingga capaian program ini bisa maksimal. Bahkan, Pemkot optimis bisa terealisasi program kerja 100 ini yang merupakan langkah awal pemerintahan Tauhid-Jasri dalam memimpin Kota Ternate ke depan.

Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman dikonfirmasi mengatakan, pihaknya akan tetap memaksimalkan potensi yang dimiliki, salah satunya seperti pengelolaan sampah, pihaknya tidak tergantung dengan pembiayaan namun pihaknya mendorong partisipasi masyarakat dan CSR. “Hal itu bisa dilakukan, kemudian perbaikan kinerja dari PDAM, dan memaksimalkan UKM dan hal itu tetap jalan,” katanya, Rabu (09/06/2021).

Selain itu, kata mantan Sekda Kota Ternate, bantuan langsung tunai yang saat ini berjalan juga bagian dari strategi untuk pemulihan ekonomi masyarakat akibat dari dampak covid19. Jadi pihaknya tidak tergantung dengan kondisi keuangan yang ada.

“Kan ukuran 100 hari kerja itu juga bukan final, karena perjalanannya masih jauh. Tapi ada hal-hal tertentu yang coba untuk di follow-up dalam 100 hari, jadi minimal ada gambaran kesungguhan pemerintahan ini bekerja dalam waktu 3 tahun setengah ke depan, dan itu starting awal,” ungkapnya.

Menurut dia, pengelolaan keuangan Pemkot Ternate juga tetap dimaksimalkan, bahkan saat ini Pemkot intens melakukan perbaikan termasuk SIPD, kemudian PAD juga, saat ini ada upaya dari para pimpinan OPD pengelola pendapatan di Pemkot Ternate. “Dan saya terus mendorong itu, dan kita juga upayakan Plt. Kepala BP2RD untuk memaksimalkan potensi yang ada, saya kira dengan cara itu PAD bisa berhasil,” tuturnya.

Untuk penentuan target pendapatan ke OPD, kata dia, nantinya akan dilakukan rapat secara khusus yang dilakukan oleh tim monitoring evaluasi pendapatan daerah melalui Sekda, untuk menghindari keluhan OPD pengelola PAD terkait dengan besaran target yang diberikan.

Bahkan menurut Tauhid, validasi data potensi PAD juga tetap dilakukan. “Kita juga harus mengakses potensi yang ada saat ini, jangan sampai potensi yang ada ini karena mungkin covid19 sehingga sudah kolaps misalkan, hal itu juga tetap dievaluasi,” terang dia.

Sementara terkait dengan regulasi yang mengatur tentang pendapatan, dia menegaskan, tetap menggunakan regulasi yang ada dan hal itu tetap jalan sebab hal ini tidak bertentangan. “Karena tetap memperhitungkan pendapatan masyarakat,” tegasnya.(cim)