TERNATE – Banyak keluhan warga yang sampai kini tak kunjung dituntaskan Pemerintah kota Ternate, terungkap saat reses DPRD Kota Ternate. Warga mengeluhkan mulai dari drainase, akses jembatan penghubung, talud, jalan, armada pengangkut sampah, fasilitas sekolah, pelayanan warga terganggu di kelurahan sampai pada pemutusan meteran listrik kantor lurah akibat Pemkot tidak mencairkan DPPK.

Anggota DPRD Kota Ternate Dapil Ternate Selatan-Moti Junaidi Bachrudin mengatakan, dari reses yang dilakukan itu ditemukan untuk kelurahan Kalumata ada sejumlah aspirasi yang disampaikan, salah satunya berkaitan dengan kondisi saluran drainase di RT 13 yang tersubat karena perbedaan elefasi antara saluran sebelah kanan jalan dengan plat deker yang melewati jalan itu lebih tinggi lantainya dibandingkan drainase. “Sehingga terjadi genangan air yang merisaukan warga karena bau, usulannya di rehab drainase dan plat deker untuk disambungkan dengan saluran induk yang ada di samping jembatan 6,” katanya, Selasa (30/11/2021).

Selain itu, kata dia, akses jalan ke pekuburan Kalumata yang berada di RT 13 dan RT 19, sudah lima tahun namun tidak ada jembatan yang menghubungkan warga ke lokasi kubur. “Ada aspirasi supaya pemerintah membangun jembatan untuk akses jalan ke pekuburan, yang melewati kali mati di Kalumata dengan bentangan 9 sampai 10 meter, dan itu sudah cukup lama,” tandasnya.

Untuk kelurahan Ngade, menurut dia, warga membutuhkan armada pengangkut sampah  berupa mobil kaisar, karena karakteristik perumahan dengan pemukiman yang cukup padat.

“Karena motor kaisar yang ada satu unit saat ini sudah dalam kondisi rusak parah dan tidak bisa lagi digunakan, sehingga dibutuhkan dua unit tambahan untuk dikelola oleh kelurahan sebagai sarana pengangkutan sampah, hal ini juga diusulkan beberapa kelurahan lain untuk mengatasi permasalahan sampah, misalkan di Gambesi juga dibutuhkan talud pelindung di pesisir pantai dekat tempat tanaman kangkung dan beberapa ruas jalan juga butuh ditingkatkan seperti di Gambesi, Ngade kemudian Sasa dan juga di Kalumata,” tandasnya.

Dikatakannya, dalam reses itu juga ditemukan kondisi gedung sekolah SD islamiyah yang sudah cukup parah yang perlu dilakukan perbaikan, baik di ruang belajarnya maupun di kantor guru.

Yang paling menarik kata Junaidi, dari semua kelurahan yang dikunjungi saat reses itu kondisi keuangannya susah dan rata-rata punya hutang, karena banyak kelurahan yang telah melaksanakan kegiatan tapi dananya tidak cair. “ATK maupaun administrasi lain di kelurahan itu macet dan tidak maksimal pelayanan ke masyarakat, karena kondisi rusak dan ada yang sudah tidak bisa di pakai lagi, bahkan kantor Lurah Kalumata itu meteran air PDAM nya sudah diputus, ini miris, karena DPPK tidak cair,” sebutnya.

Padahal kata dia, DPPK ini pada 2021 itu sudah dialokasikan anggarannya, namun tidak diketahui apakah DPPK itu masuk refocusing 2021 atau tidak, itu yang belum diketahui DPRD karena belum disampaikan Pemkot Ternate. “ Kasiang kelurahan masih menunggu DPPK itu, hasil reses ini akan ditampung menjadi aspirasi melalui pokir DPRD untuk diperjuangkan pada 2022 dan 2023 untuk diperhatikan pemerintah, karena ini merupakan hal yang urgen berkaitan dengan pelayanan di kelurahan,” tegasnya.(cim)