TERNATE – Pengelolaan PJU di Kota Ternate nantinya akan dikelola secara profesional oleh BUMN, bukan hanya itu stadion gelora kieraha juga ikut dikelola BUMN. Hal ini sesuai dengan surat kesediaan yang dilayangkan investor ke Pemkot Ternate.

Kepala Bapelitbangda Kota Ternate Rizal Marsaoly mengatakan, untuk pengelolaan stadion gelora Kie Raha akan diserahkan ke PT Brantas yang merupakan salah satu BUMN, bahkan suratnya sudah masuk ke Pemkot Ternate.

Perusahan ini nantinya yang akan mengelola penerangan jalan umum (PJU) dan stadion gelora. “Pak Wali sudah minta saya dengan Kabag Kerjasama untuk mengatur waktu agar mereka mengekspos studi kelayakannya,” ungkapnya.

Dikatakan Rizal, PT Brantas nantinya akan menangani PJU di Ternate, Moti, Hiri dan Batang Dua. “ Kalau sesuai dengan suratnya itu mereka ini fokus ke penerangan jalan umum, baik itu Ternate, Moti, Hiri dan Batang Dua yang akan dikelola secara profesional,” ucapnya.

Karena minat olahraga di Ternate yang tinggi, maka perusahaan ini juga menurutnya, berkeinginan untuk menata stadion gelora kie raha dengan catatan Persiter harus diubah menjadi perseroan terbatas (PT), sehingga pengelolaannya dapat dilakukan secara profesional. “Mereka sudah menyampaikan minat ke pak Wali bahwa mereka bersedia,” ucapnya.

Bahkan PT Brantas sebelumnya sudah melakukan survey lokasi dan Pemkot berharap dapat dipercepat, karena ke depan nanti investasi sangat penting dilakukan. Sehingga pemerintah nantinya dengan APBD yang terbatas dapat fokus untuk penanganan pelayanan dasar yang lain. “Yang membutuhkan investasi besar kita berikan ke yang mengelola itu, salah satunya PT Brantas dengan pola investasi,” sebutnya.

Kedepan nanti kata dia, pada Januari ada perusahan yang nantinya mengelola PAD secara digitalisasi, dan datanya susah disampaikan ke Pemda kalau ada beberapa lokasi yang bakal dipasang alat.

“Jadi hotel dan restaurant wajib pajak ini akan mereka memasang alat untuk mengontrol pajak dan retribusi di semua wajib pajak, sehingga apa yang jadi harapan DPRD akan kita lakukan di Januari ini, itu juga tidak menggunakan APBD tapi pola investasi. Karena ada beberapa lokasi parkir di luar yang ada dalam perda itu satu bulan bisa dapat Rp 43 juta, yang selama ini belum maksimal pengelolaannya. Jadi kemarin mereka turun juga, bukan pada titik yang sudah dikelola itu yang belum digarap,” tandasnya.(cim)