JAILOLO – Anggota DPRD Halmahera Barat Nicodemus H David menilai, Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat kepemimpinan James Uang dan Djufri Muhammad terkesan tertutup soal pinjaman sebesar Rp 208 miliar dari PT. Sarana Multi Infrastruktur dengan alasan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Padahal, kata dia, anggaran sebesar itu separuh dialokasikan ke Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sekitar Rp 187 miliar lebih. “Pemda seharusnya terbuka karena hutang itu adalah hutang bersama rakyat, dan tentunya harus diketahui oleh rakyat melalui DPRD,” kata Nicodemus, kepada wartawan di kantor DPRD Halbar, Rabu, (09/03/2022) kemarin.

Nicodemus mengemukakan, sejauh ini pinjaman tersebut tidak pernah diketahui oleh publik terkait peruntukannya. Padahal, pinjam Rp 208 miliar itu dimasukan dalam batang tubuh APBD dan disahkan DPRD.  “Anehnya hingga saat ini DPRD belum mengetahui item program apa saja pinjaman yang konon disebut sebagai PEN itu,” tandasnya

Seharusnya, menurut Nicodemus,  pemda menyerahkan item program agar yang dikerjakan mudah diawasi oleh DPRD, bahkan publik. Jika tidak terbuka, publik curigai apa yang dilakukan oleh pemerintah. “Kalau sembunyi-sembunyi berarti ini patut diduga ada rencana terselubung yang akan dilakukan nanti,” cetusnya

Nicodemus bahkan analogikan utang pemerintah seperti hutang pribadi rumah rumah tangga yang hanya diketahui suami dan istri pihak yang meminjamkan uangnya karena disembunyikan.

Karena itu, Nicodemus berharap, item itu segera dibuka dan diserahkan ke DPRD jika persoalan tidak berkunjung pada pembentukan Pansus untuk menyelidiki alur pinjaman itu. (ais)