DARUBA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pulau Morotai telah menyiapkan tiga formasi untuk usulan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (P3K) yakni guru, tenaga kesehatan dan Satpol PP.

Namun sejauh ini, dari tiga formasi tersebut baru guru yang datanya dinyatakan tuntas, dan telah diusulkan ke Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek).

“Untuk pendidikan yang kita sudah usulkan itu sebanyak 368 guru,” ungkap Sekretaris Daerah (Sekda) Pulau Morotai, F Revi Dara, saat dikonfirmasi, Kamis (21/7/2022).

Sementara untuk Dinas Kesehatan, kata Revi, data kebutuhan P3K-nya belum diketahui. “Dinas Kesehatan nanti coba dikonfirmasi dengan Kadis Kesehatan sudah sejauh mana. Karena sampai saat ini yang baru selesai, yang kemarin sudah Rapat Koordinasi itu baru Kementerian Pendidikan. Jadi Kesehatan kita masih menunggu,” katanya.

Untuk Satpol PP, lanjut Revi, Pemkab Pulau Morotai sudah menerima surat masuk dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berupa penyampaian hasil rapat koordinasi Nasional Satpol PP tahun 2022 dan sudah ditindaklanjuti.

“Ini juga sudah diminta data, tadi juga saya sudah datang menghadap Sekretaris Satpol PP dengan Kepala Bidangnya untuk segera menganalisis dengan BKD untuk rapat kebutuhan Satpol PP. Sementara mereka lagi susun untuk anjabnya Satpol PP kebutuhan berapa, setelah itu baru diusulkan ke Kemendagri untuk masuk dalam rekrutmen P3K Satpol,” tutur Revi.

Terkait gaji P3K, menurut Revi, dari hasil rapat bersama Kementrian di Makassar pada pekan kemarin, untuk P3K akan dibayar melalui anggaran pemerintah pusat.

“Gaji pokok P3K itu setara dengan golongan III A, itu masuk dalam anggaran pusat melalui Dana Alokasi Umum (DAU). Jadi Guru itu nanti gaji pokoknya sekitar Rp.2.800.000 lebih perbulan, dia sama dengan PNS, cuma dia masuk ASN non PNS,” jelasnya.

Pelaksanaan tesnya, tambah Revi, menggunakan sistem CAT layaknya tes CPNS. “Jadi hari itu tes hari itu juga sudah bisa tahu lulus atau tidak, jadi tidak ada intervensi apa-apa disitu,” tuntas Revi. (fay)