DARUBA – Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Disperindagkop-UKM) Pulau Morotai, mengaku masih lemah dalam melakukan pengawasan penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis minyak tanah.

Kepala Dinas Perindagkop-UKM Pulau Morotai, Nasrun Mahasari ketika dikonfirmasi mengakui, pihaknya masih lemah dalam pengawasan. Karena selain kekurangan personil, pihaknya juga terdendala oleh anggaran pengawasan.

“Kami akui pengawasan kami masih lemah, karena sampai sejauh ini kami masih kekurangan anggota untuk awasi langsung penyaluran BBM. Belum lagi tidak didukung dengan anggaran, karena tidak ada anggaran pengawasan sama sekali,” akunya kepada wartawan baru baru ini.

Hanya saja, lanjut dia, pihaknya tetap melakukan pengawasan terdahap penyaluran Mita di pusat Kota Daruba. Sementara untuk di luar pusat kota, pengawasannya dilakukan dalam bentuk rekaman vidio yang disertai dengan berita acara penyaluran.

“Yang jelas dengan keterbatasan saat ini, kami tetap lakukan pengawasan. Kalau sampai ditemukan ada yang coba bermain dengan BBM bersubsidi termasuk Mita, maka akan memberikan sanksi tegas kepada sub agen tersebut,” tegas Nasrun.

Dia menyebut, ada sekitar 190 pengkalan yang tersebar di 6 kecamatan di Pulau Morotai. Namun, cepat habisnya Mita karena terkadang pihak angen  memberikan Mita ke sub agen tidak sesuai kuota.

“Misalnya ada pangakan yang harus dapat 1,5 ton tapi hanya diberikan 1 ton. Makanya pihak sub agen  menjual ke masyarakat sesuai dengan kuota yang ada. Dengan kuota yang terbatas itulah, sehingga Mita cepat habis di pangkalan,” jelasnya. (fay)