JAKARTA – Bupati Kabupaten Pulau Taliabu, Aliong Mus menghadiri kegiatan Forum Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, (SPBE) Summit. Kegiatan di buka Menteri PAN-RB Abdullah Aswar Anas di Hotel Kempinski Grand Ballroom Jakarta, Senin (20/03/2023).

Dalam sambutannya, Menteri Azwar Anas mengatakan, peluncuran reformasi birokrasi tematik ini merupakan bentuk penerjemahan Presiden dalam rangka pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi administrasi pemerintahan dan percepatan prioritas aktual Presiden.

Kata dia, SPBE menjadi kunci untuk mengefisienkan dan mengefektifkan kinerja pemerintah dalam melayani publik. “Tidak ada rumusnya pelayanan publik bisa makin cepat dan mudah tanpa teknologi, tanpa digitalisasi. Itu kuncinya. Ketika negara indeks SPBE-nya bagus, maka kemudahan berusahanya bagus. Artinya. pelayanan investasinya bagus indeks persepsi korupsinya dan penegakan hukum juga bagus,” ujar Anas.

Meski pemerintahan digital menjadi kunci, Anas menekankan SPBE bukan berarti semua instansi pemerintah berlomba membuat aplikasi. “Kalau selama ini kan rakyat misalnya mau akses layanan sektor A, maka dia download aplikasinya, bikin akun, dan isi begitu banyak data. Lalu besoknya mau akses layanan B, harus download aplikasi lainnya, bikin akun lagi, dan isi begitu banyak data. Artinya ini perlu diefektifkan biar hemat waktu, juga hemat kuota internet,” jelas Anas.

Ia menambahkan, jumlah komplain terkait layanan digital pemerintah sejak 2020-2022 yang mencapai 10.799 komplain.  “Di antara komplain itu adalah warga protes, kan kemarin sudah isi data di aplikasi sebelumnya, ini masuk aplikasi lain yang sektornya berkaitan disuruh isi data lagi,” ungkap Anas.

Acara tersebut dihadiri lima menteri untuk menyampaikan arahan strategis dalam upaya percepatan SPBE dan prioritas program Presiden. Diantaranya adalah Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas yang akan menyampaikan arah strategis SPBE Nasional; Menko Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD; Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy; Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto; dan Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut B. Pandjaitan. (bro/pn)