IMS mengaku, pengalaman kerjanya di Kementerian inovasi digitalisasi itu langsung bisa diterapkan, karena kerja-kerja itu membutuhkan sistem. 

“Tapi di sini (Halteng) beda lagi, mau mampu atau tidak mampu kalau sifatnya individual dan itu adalah hal baru kecenderungan tidak mau repot. Padahal inovasi digitalisasi itu cara memudahkan kerja,” pungkasnya.

“Misalnya kalau saya mau buka RKA 2023 harusnya kita sudah cermati bulan Mei, tapi kenapa tertunda sampai sekarang, minta RKA saja susah. Semua lewat print out, jadi agak terlambat. Jadi sekarang ini harus kita paksakan. Kemudian sistem ini akan kita terapkan dan saya akan buat perbup,” tuturnya.

Disini (Halteng) harus dipaksakan, harus diterapkan kalau tidak apa yang didapat pada Diklat ini sifatnya hanya untuk sertifikat saja untuk naik jenjang struktural. 

“Pim ini menurut saya untuk pengembangan SDM. Tapi peningkatan secara struktural di daerah itu tidak. Jadi harus torang gunakan adalah bukan sertifikat nya tapi fokus dan perkuat adalah hasil karya ini,” jelasnya.