Dalam paparannya, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku Utara menyampaikan data verifikasi dan validasi (verval) keluarga risiko stunting dalam percepatan penurunan stunting Provinsi Maluku Utara.

“Melihat angka prevalensi stunting Maluku Utara di angka 23,7% maka tentunya penurunan stunting ini menjadi fokus kita bersama, saya berharap data by name by address (bnba) keluarga berisiko stunting yang ada di BKKBN bisa menjadi sumber data dalam pelaksanaan intervensi keluarga resiko stunting,” ujar Nuryamin.

“Kolaborasi antara BKKBN dan Dinas Pangan harus terus ditingkatkan, karena beberapa data indikator FSVA dapat dilihat dari data keluarga risiko stunting yang ada di BKKBN,” tambahnya.

Beberapa data indikator peta ketahanan dan kerentanan pangan dapat bersumber dari BKKBN yaitu Persentase Penduduk Miskin, Persentase Rumah Tangga Tanpa Akses Listrik, Persentase Rumah Tangga Tanpa Akses ke Air Bersih, Persentase Angka Stunting.Kegiatan ini juga dihadiri oleh Kepala Bidang Ekonomi BAPPEDA Provinsi Maluku Utara Dr. Daud Djubedi, SH., LL.M, Pejabat di lingkungan Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara, dan Pejabat Penyusun FSVA Kab/Kota se-Provinsi Maluku Utara.(*)