Dade yang biasa disapa itu juga mengaku, praktik pangkalan di Kota Ternate yang menjual di atas HET serta distribusi kepada pengguna di luar daftar resmi sudah sering terjadi, sehingga butuh pengawasan ekstra dari Pemkot Ternate.

“Pemerintah perlu mengevaluasi kembali semua izin pangkalan Mitan. Saat izin dikeluarkan, peruntukannya harus jelas. Ini subsidi, bukan untuk diperjualbelikan seenaknya,” tegasnya.

Dade juga menyoroti terkait pangkalan yang diduga dikelola oleh istri oknum aparat kepolisian. Tentu ini membuat potensi pelanggaran semakin tinggi. Bahkan dalam banyak kasus, suami yang justru aktif mengatur semuanya.

Untuk itu, ia meminta pihak kepolisian untuk melakukan penyelidikan atas dugaan permainan harga di lapangan. Ini bukan sekadar pelanggaran administrasi. Jika terbukti, ada unsur pidana dalam praktik tersebut

“Masyarakat harus berani melapor jika merasa dirugikan. Pemerintah dan kepolisian harus bertindak cepat, jangan sampai kepercayaan publik makin hilang,” tandasnya.