“Dalam peraturan mengenai dengan pengupahan, pengusaha wajib membayar upah, hal tersebut juga telah diatur dalm PKB perusahaan pada BAB IV tentang pengupahan, di poin 2 yang menyatakan pembayaran upah dilakukan per tanggal 15, kemudian lanjut pada poin ke 4 jika terjadi keterlambatan dikenakan denda keterlamabatan,” ucapnya.

Dengan cara mencicil pembayaran upah, kata Lukman, tentu sangat bertentang dengan apa yang telah diatur dalam sejumlah aturan. Salah satunya hak atas upah selama dirumahkan. Kliennya dijanjikan Rp6.000.000 saat dirumahkan pada Februari 2025, namun realisasinya tidak sesuai kesepakatan, pihak perusahaan membayar dengan cara mencicil.

“Kemudian tunggakan pembayaran iuran BPJS-TK, yang merupakan kewajiban mutlak perusahaan agar membayar. Namun setelah putus kontrak, salah satu klien kami sulit untuk mengklaim uang yang selama ini dipotong pasca gajian untuk pembayaran iuran BPJS-TK tersebut,” bebernya.

Lukman mengaku, mengenai dengan kewajiban membayar kompensasi, mengingat masa kerja para kliennya dimulai sejak 1 Juni 2022 hingga 2025, kliennya memiliki hak konstitusional atas kompensasi atau hak-hak pasca kerja lainnya yang dijamin oleh negara melalui revisi UU Ketenagakerjaan dalam UU Cipta Kerja.

“Terkait dengan PB yang dibuat oleh perusahaan, sangat terkesan sepihak, klien kami menolak draf PB tanggal 9 Januari 2026, karena isinya dinilai membatasi hak hukum pekerja dan tidak sejalan dengan Pasal 1320 BW mengenai syarat sah perjanjian, sebab ada klausul dalam PB tersebut menyatakan bahwa seluruh hak akan dibayar dengan cara mencicil selama 3 tahun dan tidak dapat dituntut secara keperdataan,” ujarnya.