TERNATE – Wali Kota Ternate Burhan Abdurahman pada Kamis (30/1), diundang sebagai pembicara utama pada launcing Kota-kota Inklusif Ketahanan Iklim, pada kegiatan peluncuran proyek Climate Resilience and Inclusive Cities (CRIC) untuk Wilayah Indonesia dan kawasan Asia Pasifik yang diselenggarakan Uni Eropa (EU) berkolaborasi bersama Asosiasi Kota dan Pemerintah Daerah se-Asia Pasifik (United Cities and Local Governments Asia Pacifis atau UCLG ASPAC).

Proyek ini diharapkan ke depan dapat menyusun strategi khusus bagi pemerintah daerah untuk membentuk kota yang berketahanan menghadapi perubahan iklim. Dan Wali Kota Ternate Burhan Abdurahman sebagai salah satu pembicara utama pada kegiatan tersebut dengan tema Gambaran Manajemen Kota Pintar di Tingkat Daerah Tempat, yang dipusatkan di Balai Agung, Balai Kota Jakarta.

Wali Kota Ternate Burhan Abdurahman dalam pemaparannya menyebutkan, Kota Ternate terdiri dari 5 pulau yang berpenghuni. Dan secara geografis dan berada pada 0 – 2 L.U dan 126 – 128 B.T, dengan luas wilayah 5.795,4 kilometer persegi terdiri dari perairan 5.547,55 kilometer persegi dan daratan 162,03 kilometer persegi, serta jumlah Penduduk tahun 2018 : 228.105 jiwa dengan jumlah 8 kecamatan dan 78 kelurahan dengan klasifikasi 56 kelurahan pesisir/pantai dan 22 kelurahan bukan pesisir.

“Pertumbuhan Ekonomi 2018 sebesar 8.30 persen, pendapatan per kapita 42.580.000, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2018 sebesar 79.13,” katanya.

Selan itu kata Burhan, isu aktual sebagai kerangka acuan program prioritas RPJM 5 tahun ke depan 2016-2021 yakni. keterbatasan lahan perkotaan, Pertumbuhan Penduduk dan Permukiman Tinggi yang tinggi, Tumbuhnya kawasan kumuh, Ketidakseimbangan pertumbuhan antara kawasan (konsentrasi sentral jasa perdagangan dan permukiman hanya dipusat kota), Masih terdapat kawasan rawan bencana yang bersifat musiman (karakteristik geografis Kota Ternate sebagai wilayah rawan bencana),  Belum optimalnya infrastruktur dasar sebagai bagian dari kebutuhan masyarakat yang mendasar (air bersih dan listrik), Masih adanya keterisolasian wilayah kepulauan sebagai akibat dari belum meratanya infrastruktur, Tingkat kepadatan lalu lintas yang terus meningkat, Pengendalian ruang dan lingkungan serta kesadaran masyarakat yang belum optimal.

“Untuk penguatan aspek regulasi yang berhubungan dengan pengendalian lingkungan dan perubahan iklim di Kota Ternate juga telah disahkan sejumlah Perda yang menjadi payung hukum,” jelas dia.

Pemkot menurut Burhan, telah memiliki arahan pengendalian pemanfataan ruang Kota Ternate tahun 2012-2023 yang berhubungan dengan ketahanan iklim, seperti program pengembangan sumberdaya air meliputi penyediaan dan pengelolaan air baku, pengembangan, pengelolaan dan konservasi danau dan sumber air lainya, pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah, pengembangan pengendalian banjir. Sedangkan untuk program pengembangan sistem prasarana pengelolaan lingkungan meliputi pengembangan kinerja pengelolaan persampahan, pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, perlindungan dan konservasi sumber daya alam, rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam.

Selain itu, Pemkot juga membangun kerjasama dengan NGO USAID IUWASH PLUS yang bergerak di Program Air Minum, Sanitasi dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat saat ini telah menghasilkan beberapa capaian seperti kata dia, menyelesaikan Permasalahan Ake Gaale yang mengalami interusi air laut menyebab air menjadi asin dengan membuat sumur resapan pada area tangkapan mata air. Menyusun Dokumen Kajian Kerentanan Mata Air Ake Gaale untuk program kegiatan lanjutan konservasi dan rehabilitasi mata air, Menyusun Regulasi terkait pengelolaan limbah domestik, Mendorong masyarakat untuk berprilaku hidup bersih dan sehat.

“Kota Ternate telah memiliki satu kelembagaan UPTD PALD (Pengelolaan Limba Domestik) yang dibentuk pada tahun 2018. pembentukan UPTD bertujuan untuk melakukan penyedotan lumpur tinja baik terjadwal maupun tidak terjadwal untuk menjaga kualitas air minum,” ucapnya.

Ada juga kolaborasi dari institusi seperti Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan dengan melibatkan masyarakat melalui Gerakan Memanen dan Menabung Air Hujan untuk menjaga kelsetarian air. “Pemahaman ini muncul karena ada penguatan kepada masyarakat melalui OPD terkait, sehingga muncul kesadaran masyarakat untuk melestarikan lingkungan. Disamping itu juga mendorong keterlibatan LSM dan pemerhati lingkungan mendukung upaya program masyarakat tersebut melalui Program IPAH (Instalasi Pengelolaan Air Hujan),” terang dia.

Sementara Pemkot dalam menjaga ketahanan kota terhadap perubahan iklim dengan melakukan beberapa konsep penting, yakni memperkuat regulasi yang berhubungan dengan ketahanan kota secara terintegrasi, memperkuat institusi dengan membentuk kelembagaan yang berhubungan dengan integrasi ketahanan kota (resiko kebencanaan, resiko perubahan iklim, penyebaran penyakit, ketahanan ekonomi dan penguatan kapasitas masyarakat dan stakeholders, meningkatkan penegakan dan pengawasan regulasi yang terkait dengan ketahanan kota, membangun kolaborasi dengan pihak-pihak terkait dalam mengurangi emisi karbon yang mempengaruhi kualitas udara dan lingkungan serta mengoptimalkan penganggaran dalam memperkuat ketahan kota.

Dengan program smart city Pemkot kata dia, mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dalam rangka bisa mengurangi resiko. “Ternate masuk 6 besar sebagai daerah dengan potensi kebencanaan tertinggi di Indonesia, potensi kebencanaan itu adalah Gunung Aktif, Banjir, Gempa Bumi, dan Longsor. Ternate juga masuk dalam lingkaran cincin api antara 3 lempeng besar yaitu Eurasia, Indo Australia dan Pasific.” Tandasnya Lanjutnya, area prioritas yang perlu dilakukan melalui kebijakan lima tahun ke depan, yakni keterbatasan lahan perkotaan, Pertumbuhan Penduduk dan Permukiman Tinggi yang tinggi, Tumbuhnya kawasan kumuh., ketidakseimbangan pertumbuhan antara kawasan (konsentrasi sentral jasa perdagangan dan permukiman hanya dipusat kota), masih terdapat kawasan rawan bencana yang bersifat musiman (karakteristik geografis Kota Ternate sebagai wilayah rawan bencana), belum optimalnya infrastruktur dasar sebagai bagian dari kebutuhan masyarakat yang mendasar (air bersih dan listrik), masih adanya keterisolasian wilayah kepulauan sebagai akibat dari belum meratanya infrastruktur, tingkat kepadatan lalu lintas yang terus meningkat, pengendalian ruang dan lingkungan serta kesadaran masyarakat yang belum optimal, belum optimalnya implementasi Kota Pintar (Smart Cities) untuk mengintegrasi informasi pada kawasan terisolir dan pulau terluar serta lapangan kerja yang masih terbatas dan angka pengangguran yang relatif masih tinggi.(cim)