JAILOLO – Anggota Komisi III DPRD Halbar, Asdian Taluke menyebut,  Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadikbud), Harun Kasim gagal paham terkait rencana penggabungan alias merger sejumlah sekolah yang jumlah siswanya rendah.

“Saya rasa Kadis Pendidikan gagal paham. Kalau ingin melakukan merger itu harus pakai payung hukumnya apa dan juga konsep merger itu seperti apa?,” tegas Asdian ketika dikonfirmasi, Senin (13/9/2021) kemarin.

Merger sekolah itu dicanangkan Harun ini usai dilantik. Seharusnya, kata Asdian, Kadis Dikbud paham terkait kondisi Halbar, bukan sebaliknya berbicara menggebu-gebu, padahal minim konsep. “Yang lebih utama itu soal distribusi guru ke Loloda, karena di Loloda itu sebanyak 27 desa, ada sekolah yang tenaga pengajarnya hanya guru honorer. Ini yang perlu diperhatikan,” tegasnya. Politisi partai Gerindra ini juga menyebutkan, banyak SKPD sebagai mitranya saat penyampaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) rata-rata tidak paham apa yang disampaikan. “Mereka tidak mampu menerjemahkan apa yang menjadi program Bupati,” ucapnya.

Kadis Kesehatan, mislanya, ketika ditanya pihaknya terkait angka kematian akibat Covid-19 dan angka pasien yang terkonfirmasi HIV, tidak tahu dan kebingungan. “Seharusnya dengan konsep Diahi itu Bupati harus menempatkan orang itu sesuai tupoksinya. Seperti kepala BPBD itu tidak bisa ditaruh orang kesehatan karena ini soal penanggulangan bencana, dia paham apa ?, ini kalau mau Diahi, apanya yang di Diahi,” tegasnya. (ais)