TERNATE – Setelah tiga pejabat Pemkot Ternate yang terkonfirmasi positif covid-19, saat ini tiga SKPD itu menjadi titik fokus untuk dilakukan tracking dengan orang yang kontak dengan ketiga pejabat ini.

Sekda Kota Ternate Jusuf Sunya mengatakan, pihaknya nanti melalui tim medis bakal melakukan tracking di tiga SKPD tersebut, untuk mengetahui siapa saja yang melakukan kontak dengan mereka.” Tiga SKPD itu akan kita lakukan tracking, untuk memutus mata rantai,” katanya, Selasa (14/7).

Jusuf menyebutkan, hal ini harus secepat dilakukan, apalagi ada pejabat di Disperindag yang intens berkomunikasi dengan pedagang. Namun pejabat di Disperindag itu saat ini juga sudah menjalani isolasi. “Kita tidak tahu beliau tracking dengan siapa saja, apalagi di pasar, makanya kita lacak dulu dari mana dia kena itu, mudah-mudahan satu dua hari kita sudah tahu,” ungkapnya.

Dikatakannya, tiga SKPD itu bakal dilakukan rapid test, termasuk ASN di SKPD lain yang melakukan kontak dengan ketiga pejabat itu.” Jadi kalau yang melakukan kontak harus di rapid,” tandasnya.

Bahkan kata dia, rapid test sendiri bisa dilakukan di Labkesda Kota Ternate. Dia menyebutkan, sejumlah pimpinan SKPD juga telah menjalani pemeriksaan rapid test. “Sebagian sudah di rapid, dan hasilnya non reaktif, kalau reaktif nanti juga kita akan isolasi. Karena kalau reaktif kemudian dibiarkan tidak boleh,” tutupnya.

Terpisah, Ketua DPRD Kota Ternate Muhajirin Bailussy mengatakan, pihaknya meminta Pemkot duduk menseriusi hal ini, sehingga protap covid-19 pada setiap aktivitas itu harus berjalan maksimal.” Terutama di tempat publik seperti pasar, restoran dan mall yang sudah dibuka. Sebab kalau kita ke restoran tidak ada yang jalan, apalagi di pasar. Ini mau serius atau tidak serius,” tegasnya.

Menurut dia, jika tidak serius, maka jangan lagi bicara perwali, karena hal itu membuat orang gelisah dan capek karena tidak ada ketegasan.” Di beberapa daerah di luar Ternate itu kita lihat ada perwali dan perdanya sanksi itu ada, bayangkan orang tidak pakai masker saja di swalayan, restoran dan mall itu denda 500.000 sampai 1.000.000 bahkan orang semua menggunakan protokol covid, kita di Kota Ternate cenderung adem-adem saja,” tegasnya.

Jika Pemkot tidak menseriusi hal itu, maka jangan lagi ada penambahan anggaran untuk penanganan covid-19, sebab kalau dilihat dari luas wilayah tidak terlalu besar dan areal keramaian kecil, dan berbeda dengan daerah Sulawesi dan Jawa. “Ketika New Normal orang jaga di pelabuhan mulai ditarik, maksudnya apa begitu. Kalau new normal itu bukan berarti menarik orang dari posko, tapi new normal itu orang beraktivitas biasa, tapi protokol covid dan penjagaannya harus ketat disitu,” ungkap dia.

Dia kesal dengan apa yang dilakukan Pemkot Ternate, sebab DPRD menawarkan dibuat perwali tapi justru ketika perwalinya keluar tanpa ada sanksi, mestinya kata dia, walaupun perwali itu tidak efektif perdanya harus dibuat.” Perda itu di masa pandemi tidak lagi prosedural, covid ini masih panjang. jangan main-main kalau tidak serius jangan,” kesal dia.

Bahkan apa yang dilakukan Pemkot Ternate ini tidak berdampak, ini juga menurut Muhajirin, karena perencanaannya tidak matang.” Rapar-rapat itu saya ikuti, tapi apa yang kami sampaikan di rapat di luar tidak jalan, kita ingin mengawasi dan menyampaikan tapi eksekusinya ada di pemerintah. Apakah kita lagi yang harus turun eksekusi kan aturannya tara mungkin,” tutupnya.(cim)