Oleh : Zulkarnain Yoisangadji

Hukum pada akhirnya selalu berhadapan dengan satu pertanyaan yang sederhana, tetapi tidak pernah mudah: di mana kebenaran harus ditempatkan ketika kepentingan mulai berbicara lebih keras dari pada fakta? Persoalan mengenai keabsahan ijazah bukan sekadar perkara selembar kertas, melainkan menyentuh integritas pribadi, institusi yang menaunginya, serta jabatan yang melekat padanya.

Oleh karena itu, dugaan kasus a quo harus ditempatkan dalam ruang pembuktian; bukan dibangun di atas prasangka, melainkan diuji melalui fakta, unsur tindak pidana, alat bukti, dan pertanggungjawaban pidana secara adil. Dalam konteks tersebut, dugaan penggunaan ijazah atau gelar akademik palsu menjadi persoalan yang diperbincangkan di Kabupaten Pulau Taliabu, salah satunya menyangkut istri Wakil Bupati Pulau Taliabu.

Persoalan tersebut menjadi perhatian di berbagai platform media sosial berkaitan dengan dugaan penggunaan ijazah S1 dan S2. Terlebih lagi, yang bersangkutan menduduki jabatan sebagai Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kab. Pulau Taliabu, suatu jabatan yang terbilang cukup strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut.

Terhadap rekam jejak akademik yang diperbincangkan tersebut, tercatat beberapa riwayat pendidikan, yakni: pertama, Akademi Akuntansi Y.A.I dengan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 203330006; kedua, Universitas Terbuka (UT) pada tahun 2007 dengan NIM 014919882, namun rekam jejak akademiknya tercatat Drop Out (DO); dan ketiga, Universitas Khairun Ternate, di mana pada tanggal 1 September 2020 yang bersangkutan tercatat sebagai mahasiswa program pascasarjana atau S2 dan kemudian memperoleh gelar Magister Ilmu Ekonomi.

Terhadap persoalan demikin, bagian yang kemudian mengundang pertanyaan adalah: