Karena itu, persoalan tersebut harus dimulai dari tahapan penyelidikan. Penyelidikan pada hakikatnya diarahkan untuk mencari dan menemukan apakah suatu peristiwa yang diduga sebagaitindak pidana benar-bnar terjadi, sehingga dapat ditentukan apakah perkara tersebut layak ditingkatkan ke tahap penyidikan.

Apabila dari hasil penyelidikan ditemukan adanya dugaan tindak pidana, proses selanjutnya memasuki tahap penyidikan. Pada tahap ini, penyidik berkewajiban mencari dan mengumpulkan alat bukti guna membuat terang tindak pidana yang terjadi sekaligus menemukan pihak yang diduga bertanggung jawab.

Dalam kasus a quo, riwayat pendidikan pada beberapa perguruan tinggi, termasuk adanya catatan Drop Out, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan S2 hingga memperoleh gelar Magister Ilmu Ekonomi, tidak dapat dengan sendirinya dijadikan bukti bahwa ijazah atau gelar tersebut palsu.

Namun, rangkaian informasi tersebut dapat menjadi informasi awal yang layak diverifikasi melalui proses penyelidikan. Di sinilah peran penyidik menjadi penting: bukan untuk membenarkan dugaan, tetapi untuk menguji apakah dugaan tersebut memiliki dasar faktual dan hukum.

Pengujian tersebut dapat dilakukan melalui pemeriksaan terhadap dokumen akademik, konfirmasi kepada perguruan tinggi terkait, penelusuran data akademik, pemeriksaan saksi maupun ahli, serta alat bukti lain yang sah menurut hukum. Dengan cara demikian, dugaan yang semula berada dalam ruang informasi publik dapat ditempatkan ke dalam ruang pembuktian hukum.

Seluruh proses tersebut harus tetap berpedoman pada asas presumption of innocence atau praduga tak bersalah. Artinya, seseorang tidak dapat diposisikan sebagai pelaku tindak pidana hanya karena adanya pemberitaan, perbincangan publik, atau ketidaksesuaian informasi mengenai riwayat pendidikannya.

Sebaliknya, dugaan tersebut juga tidak seharusnya diabaikan tanpa melalui pengujian hukum apabila terdapat informasi awal yang patut untuk ditelusuri. Dengan demikian, untuk sampai pada penetapan seseorang sebagai tersangka, penyidik harus terlebih dahulu memperoleh bukti yang cukup sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana.