Kedua, dalam dugaan kasus a quo, profesionalisme Penyidik Polres Taliabu justru diuji pada keberanian untuk memeriksa tanpa menghakimi dan mengusut tanpa memihak. Ketika terdapat

informasi awal yang patut mengenai dugaan penggunaan ijazah atau gelar akademik palsu, tugas penyidik bukan menetapkan benar atau salah berdasarkan opini publik, melainkan memastikan kebenarannya melalui penyelidikan dan penyidikan yang profesional, objektif, transparan, dan akun tabel. Sebab, diamnya hukum terhadap dugaan yang patut diuji dapat melahirkan ketidakpastian, sementara tindakan hukum tanpa bukti dapat melahirkan ketidakadilan yang berkepanjangan.

Ketiga, berdasarkan analisis hukum yang telah diuraikan, dugaan kasus a quo harus ditempatkan dalam mekanisme Due Process of Law.

Apabila setelah dilakukan penyelidikan dan penyidikan ditemukan bukti yang cukup mengenai tindak pidana, maka proses hukum harus berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebaliknya, apabila bukti tidak cukup, maka hal tersebut juga harus dinyatakan berdasarkan mekanisme hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, yang dituntut bukanlah penghukuman terhadap seseorang, melainkan keberanian untuk menguji kebenaran melalui hukum.(*)