Selain itu, pemerintah juga menghapuskan kewajiban masyarakat untuk menunjukkan hasil negatif tes PCR/antigen sebagai syarat perjalanan, sehingga meningkatkan mobilitas masyarakat antar daerah khususnya untuk moda transportasi udara. 

Lebih lanjut, peningkatan tensi geopolitik di kawasan eropa yang berpengaruh pada kenaikan harga komoditas dunia perlu dicermati karena berpotensi mempengaruhi harga kebutuhan pokok di dalam negeri.

Kepala Kanwil DJPb Malut juga memaparkan perkembangan indikator kesejahteraan, yang terdiri dari tingkat kemiskinan per 2021 sebesar 6,38 persen pada tahun 2021, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) per Februari 2022 sebesar 4,98 persen, Tingkat Ketimpangan sebesar 0,278 poin, Nilai Tukar Petani (NTP) pada Maret 2022 sebesar 107,52, dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) sebesar 105,12.

Menurutnya, realisasi pendapatan APBN pada triwulan I tahun 2022 sebesar Rp 0,52 triliun dari pagu Rp 2,16 triliun, realisasi pendapatan didominasi oleh pendapatan perpajakan. 

Sementara itu untuk belanja APBN terealisasi sebesar Rp2,85 triliun dari pagu Rp14,78 triliun, yang didominasi oleh belanja TKDD sebesar Rp2,13 triliun. 

Dengan demikian, APBN Maluku Utara triwulan I tahun 2022 mengalami defisit sebesar Rp 2,33 triliun, turun 5,04 persen dibandingkan dengan triwulan I tahun 2021.

Untuk APBD pada komponen pendapatannya terealisasi sebesar Rp1,75 triliun dari pagu Rp12,72 triliun, meningkat sebesar 8,06 persen dibandingkan dengan triwulan I tahun 2021 dan didominasi oleh pendapatan transfer. 

Sementara itu, untuk belanja terealisasi sebesar Rp 0,99 triliun dari pagu Rp 13,66 triliun yang didominasi oleh belanja pegawai dan belanja barang. Dengan demikian, terjadi surplus dari APBD sebesar Rp 0,76 triliun pada APBD.

Membahas mengenai PAD dan TKDD, porsi PAD terhadap total pendapatan daerah yaitu sebesar 8,52 persen, sedangkan untuk porsi TKDD terhadap pendapatan daerah sebesar 91,48 persen, artinya kemandirian fiskal Malut masih perlu ditingkatkan.