“Guna mendukung ekonomi Maluku Utara yang lebih sejahtera, sektor UMKM di Maluku Utara masih sangat memerlukan dukungan, baik dari berbagai pihak, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, baik dalam bentuk dana maupun kebijakan yang mendukung perkembangan UMKM,” paparnya.

Adapun Kepala Kanwil DJPb Maluku Utara memberikan beberapa rekomendasi baik untuk Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat, untuk Pemerintah Daerah diantaranya berupa perencanaan anggaran yang lebih tepat sasaran, kerja sama dengan Balai Latihan Kerja dalam penyiapan tenaga kerja terampil, peningkatan PAD melalui pemutakhiran data pajak dan Wajib Pajak (WP) daerah, penyebarluasan informasi terkait KUR dan UMi, mendorong akselerasi belanja modal dan belanja produktif, serta percepatan penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa, penyediaan fasilitas dan bantuan kepada masyarakat, serta membangun iklim usaha yang pro koperasi dan UMKM.

Sementara itu, untuk Pemerintah Pusat diberikan rekomendasi berupa peran DJPb dalam mendorong Pemda berperan aktif dalam pembiayaan UMKM melalui KUR dan UMi serta dalam mempercepat pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.Selain itu juga bersama KPPN, Kanwil DJPb melakukan monitoring dan evaluasi penyaluran DFDD. Untuk DJP diharapkan dapat mendorong Pemda untuk meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak, dukungan terhadap pengusaha ekspor dan program NLE oleh DJBC, sinergi antara DJKN dengan BPKAD, serta pengembangan sektor unggulan dan potensial dengan pemberian fasilitas kepada pihak yang terkait.(nas)