JAILOLO – Jumlah pegawai non ASN atau honorer di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Halmahera Barat yang sangat signifikan. Ini setelah pemerintah setempat melakukan verifikasi ulang data pegawai non ASN. Berdasarkan data pra finalisasi, tenaga non-ASN meningkat hingga mencapai 2000 orang tersebar di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Kuat dugaan jumlah pegawai honorer ini banyak siluman.

Sekda Halbar  Syahril Abdurajak menggelar rapat pembahasan dengan semua pimpinan OPD menyikapi proses jumlah pegawai non ASN yang jumlah mencapai 2000 orang itu. “Ada 2000 pegawai non ASN itu sudah, termasuk guru. Jumlah ini sudah diluar ketentuan sehingga harus diverifikasi ulang,” kata Syahril usai rapat bersama pimpinan OPD, Selasa (4/10/2022).

Sekda menduga banyak honorer “siluman” yang ditambah-tambah oleh OPD secara sabarangan (asal-asalan). Untuk menertibkan data honorer, kata dia, semua pimpinan OPD diminta menandatangani Surat Pertanggungjawaban Mutlak.

“Jika ada kesalahan-kesalahan lagi dalam pendataan pegawai honor, maka sanksinya ada di pimpinan OPD-nya (Kepala Dinas,red).

Sekda mengatakan, dalam rapat yang membahas masalah pegawai honorer itu, ada juga penekanan lagi di semua pimpinan OPD untuk mendata betul-betul yang aktif saja.

Sekda menegaskan, ada ketentuan di dalamnya mengatur sekitar empat atau lima lima variabel yang menjadi standar untuk honorer masuk dalam pendataan. Sayangnya, jumlah honor ini karena ada data honorer yang dimasukan tidak sesuai ketentuan tersebut.

Akibatnya, data dikirim ke Kementerian Menpan-RB dikembalikan lagi, maka harus diverifikasi ulang. “Ini menjadi catatan, bila pimpinan OPD masih berani memasukan data di luar ketentuan akan ada sanksi karena soal ini telah diatur secara hukum dengan delik, manipulasi data pegawai non ASN,” tegasnya. 

sementara batas pendataan kembali akan berjalan sampai tanggal 10 Oktober awal pekan depan, setelah itu tim-tim verifikasi yang turun melihat data tersebut. “Sya berharap, semua pimpinan OPO lingkup Pemkab Halbar tetap mengutamakan kejujuran dan keikhlasan saat penilaian, aktif dan tidaknya pegawai non-ASN,” harapnya. (ais)