TIDORE – Untuk mewujudkan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tidore Kepulauan tahun 2020 yang demokratis tanpa pelanggaran, PPK dan Panwaslu Kecamatan Tidore Utara melakukan pertemuan perdana sesama penyelenggara tingkat Kecamatan di Sekretariat Panwaslu Kecamatan Tidore Utara. Pertemuan ini memilki urgensi yang penting guna penyamaan pandangan tentang tahapan Pilwako, terutama soal  penyusunan data pemilih baik Daftar Pemilih Sementara (DPS) maupun Daftar pemilih tetap (DPT). Serta langkah-langkah sosialisasi yang berhubungan dengan pilwako Kota Tidore Kepulauan kepada seluruh stakeholders dan lapisan masyarakat.

Menurut Ketua Panwaslu Tidore Utara Iswan Dukomalamo mengatakan bahwa Tidore Utara dalam momentum Pilwako 2020 ini memiliki tingkat Resistensi pelanggaran yang cukup tinggi baik itu pelanggaran yang di lakukan oleh tim pemenangan, maupun penyelenggara add hock, baik dari Bawaslu  maupun KPU sehingga penting untuk digelarnya pertemuan ini.

Sementara Abdurahman Kader selaku Ketua PPK Tidore Utara menambahkan, permasalahan mendasar dari setiap pemilu adalah penyusunan daftar pemilih apalagi Pilwako 2020 ini Tidore Utara cukup banyak pemilih pemula, Sehingga menjadi penting petugas coklit harus di awasi ketat oleh PPL agar tidak ada satupun masyarakat di Tidore Utara yang  telah memenuhi syarat memilih tidak terakomodir dalam pemilihan walikota 2020 ini. Sementara itu Kepala Sekretariat Panwaslu Tidore Utara M. Hafid Ismail mengatakan bahwa pertemuan ini atas inisiatif 3 Komisoner Panwaslu Tidore Utara dengan landasan pertimbangan bahwa sebagai sesama penyelenggara pemilu di tingkat bawah harus memiliki pemahaman dan kesamaan langkah, “Dalam rangka harmonisasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing, sinkronisasi setiap tahapan baik yang ada di PPK maupun Panwaslu, dan optimalisasi tugas dan fungsi masing – masing lembaga serta sama-sama melakakun evaluasi atas setiap tahapan yang telah maupun akan dilalui,” tuturnya. (ute)