“Hanya saja, sampai saat ini belum ada tindak lanjut dari Inspektorat, untuk itu kami mengharapkan kepada Kepala Inspektorat  agar dapat menurunkan tim ke desa kami untuk melakukan audit demi menyelamatkan anggaran negara yang berada di desa untuk kepentingan masyarakat banyak,” tuntas Safril.

Sementara, Kades Ngele-Ngele Kecil, Firdaus Sibua, ketika dikonfirmasi membantah dirinya telah mengebiri dana BLT milik 30 warga.

“Tidak benar begitu,” bantah Firdaus saat dihubungi wartawan melalui sambungan telepon. Dijelaskan, 30 warga yang tidak diberikan BLT itu, karena sudah menerima bantuan lain dari pusat.

“Yang jelas semua warga masyarakat di desa Ngele-Ngele Kecil tidak semua harus dapat. Jadi ada sebagian saja, itu kurang lebih 67 orang, dan yang tidak dapat itu alasan yang pertama karena mereka sudah mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat, dalam hal ini BPMP dan juga PKH, karena BLT yang disalurkan itu harus ada verifikasi,” papar Firdaus.

“Jadi verifikasi itu yang bersangkutan mungkin yang dorang bilang 30 orang itu so tara dapat, tapi ada pengganti, dan itu sudah disalurkan sejumlah 67 orang, dan nanti datanya nanti saya kirim,” katanya menambahkan.

Menurut Firdaus, pihaknya terpaksa menggantikan sejumlah nama penerima karena dianggap tidak layak menerima BLT.