“Jadi sebenarnya nama-nama yang harus diterima itu harus ada verifikasi dulu, cuma ini pejabat dia tidak melakukan verifikasi, namun dia langsung isi nama mereka, akan tetapi setelah saya masuk, saya lihat ada warga yang memang tidak layak untuk mendapatkan BLT, sehingga kami alihkan ke warga yang lain,” jelasnya.

Ditanya kembali soal pergantian itu, apakah sudah dilakukan musyawarah sesuai dengan mekanisme. Ia mengaku sudah berdasarkan mekanisme yang berlaku.

“Soal pergantian nama itu sudah ada musyawarah di tingkat desa, dan kemarin itu masih di masa saya sudah kurang lebih tiga bulan, dan dorang tara terima itu (bantuan) karena memang dorang pe nama itu so tara ada didaftar yang sekarang ini,” terang Firdaus. Sampai berita ini ditayang, Kepala Inspektorat Pulau Morotai, Marwanto P Soekidi, belum berhasil dikonfirmasi perihal laporan warga tersebut. (fay)