“Bukan cuma saya. Banyak teman-teman lain juga tidak menerima bantuan, tapi nama mereka tercantum dalam daftar penerima. Ini jelas permainan kotor,” tegasnya.

Ia menduga, ada indikasi manipulasi data demi menggelembungkan anggaran bansos. Jika ini terbukti, praktik “mark-up” jumlah penerima bisa menjadi pintu masuk bagi para mafia anggaran untuk merampok uang rakyat dengan cara yang licik dan terencana.

Tak ingin kasus ini dibiarkan menguap, pihak yang dirugikan bertekad membawa perkara ini ke ranah hukum. “Saya akan melapor secara resmi ke Kejaksaan agar kasus ini diusut tuntas. Tidak boleh ada yang kebal hukum!” cetusnya dengan nada penuh amarah.

Pihak Pemda Halmahera Barat hingga berita ini diturunkan masih bungkam seribu bahasa. Tak ada satu pun pejabat yang bersedia memberikan klarifikasi. Sikap diam ini justru semakin menguatkan dugaan adanya permainan kotor di balik penyaluran bansos tersebut.

Pewarta : Faisal Noho Editor : Zulkifli Hi Saleh