“Syahbandar Ternate sudah mau melepas kita, tapi belum ada pernyataan bahwa mereka (gugus tugas Manado) akan menerima kita di sana. Sementara kita warga Bolmong, Pemda Bolmong sudah berusaha mau dijemput di sana. Jadi tidak akan dikarantina di Manado, tapi belum juga ada surat resmi dari Gugus Tugas Manado,” katanya.

Senada dengan itu, Akib Rondonuwu, warga Sulawesi Utara juga mengatakan, mereka bingung sebab Menteri Perhubungan sudah memerintahkan agar jalur transportasi dibuka kembali baik Udara, Laut maupun di Darat.

“Yang lebih bingung lagi, kita di sini kurang lebih 72 orang di Kapal, sudah mengurus persyaratan yang disyaratkan di dalam Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri dan Surat Edaran yang ada. Rapid test itu kita bayar Rp400.000, bahkan ada teman-teman yang ini bayar Rp650.000, kita masyarakat harus seperti apa,” katanya.

Padahal menurut dia, secara konstitusi mereka punya hak atas pengakuan, jaminan dan kepastian hukum serta diperlakukan sama di depan hukum. Apabila Pemerintah mengambil kebijakan dengan cara saling tolak-menolak seperti itu.

Berarti Pemerintah tidak mampu mengurus rakyatnya.” Jelas di dalam protap semua, dalam Undang-Undang kami baca, di situ cuman pembatasan, bukan penolakan rakyat, bukan penutupan pintu masuk. Dijaga jaraknya, itu protapnya kita taati semua,” katanya.

Ia merasa heran, sebab terhadap TKA, Pemerintah tidak melarangnya. Justru urusan mereka dipercepat. Sementara rakyatnya sendiri malah ditelantarkan.

“Kita bayar pajak, uang semua yang untuk pencegahan Covid itu uang rakyat juga. Saya sangat menyesal dan ini sangat brengsek dibuat rakyat begini. Makanya kami berfikir apa rakyat harus memberikan kedaulatannya supaya Pemerintah boleh adil memberikan kebijakan hukum untuk rakyatnya. Atau memang kebijakan untuk dibuka kembali ini untuk meloloskan mereka TKA saja? Terus rakyatnya ditelantarkan seperti ini,” tegasnya. (nas)